BERITAINTELEKTUAL.COM — Tujuh gunung di wilayah Jawa Timur dilaporkan terbakar, memicu penguatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan lintas instansi. Kementerian Kehutanan menyatakan sebagian titik berada di kawasan konservasi, sementara sisanya masih diverifikasi statusnya. Penanganan melibatkan BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.
Kementerian Kehutanan memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan setelah menerima laporan tujuh gunung terbakar di Jawa Timur. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menyampaikan hal itu dalam forum di Graha Sabha Pramana UGM, Selasa (15/9/2026).
Menurut Dyah, sebagian lokasi kebakaran berada di dalam kawasan konservasi. Sebagian lain masih perlu diverifikasi apakah masuk dalam kawasan hutan atau berada di luarnya.
Titik Terparah Masih Diverifikasi
Saat disinggung soal titik terparah di antara ketujuh gunung, termasuk kawasan Gunung Bromo yang sempat terbakar pada Agustus, kementerian belum bisa memastikan. Dyah menyebut pihaknya masih melakukan pengecekan data secara mendalam.
"Dalam penanganan ini kita kolaborasi dengan para pihak, baik dari Kementerian Kehutanan, kemudian BNPB, kemudian TNI, Polri, dan kemudian pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengendalikan kebakaran tersebut," ujar Dyah.
Kolaborasi lintas lembaga itu dinilai penting karena karakter medan gunung menyulitkan pemadaman dari satu sektor saja. Pemerintah daerah diminta menyiapkan jalur evakuasi dan informasi dini bagi warga di lereng terdampak.
El Nino dan Ulah Manusia Jadi Pemicu
Dyah menyatakan penyebab kebakaran masih didalami. Faktor terbesar, katanya, biasanya berasal dari campur tangan manusia yang kerap menjadi pemicu utama.
Kondisi cuaca memperburuk situasi. Fenomena iklim El Nino yang bersiklus lima tahun sekali membuat kemarau lebih panjang dan kering, sehingga potensi kebakaran lebih tinggi dan mudah meluas.
Kementerian Kehutanan mengupayakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan sebagai langkah mitigasi di lapangan. Efektivitas OMC bergantung pada kondisi iklim dan ketersediaan bibit awan di wilayah terdampak.
Jika bibit awan tidak tersedia, rekayasa cuaca tidak bisa dilakukan secara maksimal. Artinya, pemadaman manual dan penyekatan jalur api tetap menjadi andalan di sejumlah titik.
Penegakan Hukum hingga Korps
Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas berupa penegakan hukum. Tindakan itu akan diberikan kepada siapa pun, baik oknum masyarakat maupun korporasi, yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.
Soal isu luasnya sebaran asap karbon dioksida, Kementerian Kehutanan menyatakan perlu pengecekan data lebih lanjut untuk memastikan sumbernya. Belum ada angka resmi luas area terbakar yang dipublikasikan dari tujuh lokasi tersebut.
Warga di sekitar kawasan terdampak diminta melaporkan titik api baru dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pengawasan bersama menjadi kunci menekan perluasan kebakaran sebelum musim hujan tiba.
