JAKARTA — Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipastikan berfungsi sebagai instrumen pengawasan demi menghindari transfer pricing serta under invoicing. Selain itu, badan ini bertugas memelihara nilai komoditas strategis tanpa menimbulkan risiko monopoli yang dapat merusak harga pasar.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membantah kekhawatiran terkait potensi monopoli pada sektor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Ia menegaskan bahwa kesepakatan kontrak yang sebelumnya telah dibuat oleh para pelaku usaha bakal tetap berlaku sepenuhnya.
"Kita menyesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu negara, apalagi negara kami tentu tidak ingin dengan membuat ini kemudian pendapatannya jadi turun, ekosistemnya jadi hancur. Kami tidak mungkin melakukan itu," ujar Dony dalam pernyataannya, dikutip Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembentukan DSI merupakan langkah menanggapi kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini mengurangi potensi pendapatan negara secara drastis.
Pemerintah optimistis bahwa pemaksimalan kas negara hanya bisa diraih lewat pengawasan ketat pada seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di kancah internasional.
Dony memaparkan adanya realitas dalam aktivitas perdagangan yang menghalangi optimalisasi kontribusi sektor industri bagi kas negara.
Hal tersebut utamanya dipicu oleh tindakan manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi dan laporan transaksi di bawah nilai sebenarnya yang mestinya disetorkan kepada otoritas pajak nasional.
“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," kata Dony.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor telah menyentuh angka US$343 miliar dalam kurun waktu 22 tahun terakhir.
DSI pun ditargetkan sanggup mengatasi kebocoran pendapatan negara serta menyelamatkan potensi devisa tersebut.
Badan ini, menurut Dony, telah ditunjuk secara resmi sebagai perantara tunggal dalam perdagangan komoditas nasional yang bernilai strategis. Selama menunaikan tugas tersebut, manajemen DSI menitikberatkan pentingnya merawat stabilitas ekosistem usaha yang sudah berjalan di tanah air.
Ia menambahkan, regulasi tersebut diimplementasikan secara terukur serta penuh kehati-hatian demi mengamankan stabilitas ekonomi, sehingga masa transisi pun bakal dilewati melalui beberapa tahapan.
Dari periode awal Juni sampai Desember 2026, prioritas utama DSI ditujukan sepenuhnya pada penegakan kepatuhan transaksi tanpa mengusik struktur kemitraan yang telah sah secara hukum.
Dony menyebutkan bahwa untuk memelihara akuntabilitas program, DSI sudah menyusun agenda evaluasi operasional rutin setiap tiga bulan. Proses peninjauan tersebut disiapkan untuk memantau efektivitas regulasi sekaligus memastikan semua proses selaras dengan target kenaikan pendapatan negara.
Di samping itu, pelaku usaha tetap memegang kendali penuh atas operasional pengiriman komoditas ke luar negeri. Meski begitu, para eksportir sekarang diharuskan melaporkan aktivitas perdagangan mereka kepada PT DSI lewat integrasi sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
