JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh mengganggu pelaku usaha yang sudah lebih dulu ada.
Gibran menekankan, keberadaan KDMP harus dirancang secara matang agar mampu menguatkan perekonomian desa sekaligus memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” ujar Gibran di Ende, NTT, Jumat (19/6/2026).
Gibran menambahkan bahwa penentuan lokasi KDMP perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat.
Sebab, pembangunan KDMP jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.
Eks Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar penentuan titik lokasi KDMP mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” imbuhnya.
Arahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
Oleh karenanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program Presiden berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” pungkasnya.
