JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah mengukuhkan Said Iqbal selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada kemarin, Senin (8/6/2026).

 Masuknya Said Iqbal menggenapkan total Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang.

Pasca-dilantik di Istana Negara kemarin, Said Iqbal memaparkan sejumlah fungsionalnya dalam menyokong Presiden Prabowo.

 Said yang juga menjabat selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini bakal menitikberatkan perhatian pada kesejahteraan pekerja.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kami harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Selanjutnya, dia bakal berupaya menjamin tersedianya income security atau kepastian pendapatan sekaligus social security atau jaminan sosial bagi para buruh.

Said bakal berfokus memasok masukan, opini, serta telaah kebijakan kepada Presiden yang bertalian dengan kemakmuran kaum buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat bakal bergulir rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

 Kompetisi ideologis antara maslahat pemilik modal dan pekerja dinilai olehnya berada di dalam Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal turut menyatakan bahwa dirinya telah memohon agar dikerjakan revisi terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. 

Dirinya pun bakal menemui beberapa Menteri guna mendiskusikan problem ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, Prabowo juga sudah melantik Hasan Nasbi selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada April lampau (27/4/2026).

Hasan Nasbi menyebutkan bahwa selaku pembantu Presiden, dirinya bakal berkolaborasi secara amat intim bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) demi memperkuat sektor komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Kehadiran sosok Said Iqbal maupun Hasan Nasbi dalam posisi Penasihat Khusus Presiden tersebut melengkapi jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang. 

Ada nama-nama yang sudah kawakan bergerak di dunia militer hingga birokrasi seperti Wiranto serta Luhut Binsar Pandjaitan.

Wiranto yang dahulu menduduki posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat ini beralih menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan di era Presiden Prabowo.

Lalu, Luhut yang dulu menjabat selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada masa Jokowi kini memegang posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di era Prabowo.

Purnomo Yusgiantoro yang dahulu sempat mengisi kursi Menteri ESDM sampai Menteri Pertahanan pada masa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat ini pun menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi di era Prabowo.

Berikut daftar 10 Penasihat Khusus Presiden:

Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

Terawan Aus Putranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.