jakarta - Pihak otoritas memutuskan untuk menggelontorkan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram (kg) dengan menggandeng Perum Bulog guna mengendalikan fluktuasi harga kedelai di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah serta tingginya ketergantungan domestik terhadap pasokan impor komoditas tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan bahwa alokasi subsidi yang dikucurkan untuk periode awal menyasar sebanyak 250 ribu ton kedelai, mengingat pemenuhan komoditas ini hampir sepenuhnya masih mendatangkan dari luar negeri.
“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kami putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai menghadiri agenda Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan penjelasan Zulhas, pemerintah berupaya mengantisipasi kemerosotan nilai mata uang rupiah yang berisiko mengerek lonjakan harga kedelai di pasar domestik, sebab mayoritas ketersediaan komoditas tersebut dipasok lewat skema impor.
Dirinya mengimbuhkan bahwa stimulus finansial tersebut diharapkan mampu mengontrol stabilitas harga kedelai agar tidak memberikan beban tambahan bagi para pelaku industri tahu-tempe maupun lapisan masyarakat luas.
Pihak eksekutif mengalkulasi kebutuhan pos anggaran untuk mendanai subsidi kedelai pada periode pertama ini bakal menyerap dana berkisar Rp500 miliar.
“Kedelai untuk 250 ribu ton pertama, ya. Kalau Rp2.000 per kg, berarti (total anggaran subsidi sekitar) Rp500 miliar,” ungkapnya.
Zulhas menguraikan bahwa hasil kesepakatan terkait subsidi kedelai ini pun telah diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah berikutnya, pihak pemerintah segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan guna membahas mekanisme teknis pengimplementasian regulasi tersebut.
“Nanti Bulog yang akan (mengkaji) teknisnya seperti apa,” ujar dia.
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa regulasi teknis mengenai penyaluran subsidi kedelai ini masih harus digodok bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta pihak asosiasi pengusaha kedelai.
Dirinya menerangkan bahwa koordinasi mendalam tersebut sangat diperlukan agar realisasi program subsidi kedelai ini dapat membuahkan hasil yang optimal.
“Nanti kami rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelai, sehingga hasilnya itu maksimal,” ucap Ahmad.
Ia mengonfirmasi bahwa alokasi subsidi kedelai tersebut ke depannya akan didistribusikan secara langsung bagi para pengrajin tahu dan tempe, bukannya dilepas ke pasar bebas.
“Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke perajinnya supaya harganya jadi lebih rendah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hugo Siswaya pada Minggu (7/6/2026) mengungkapkan bahwa tren kenaikan harga kedelai sebagai imbas lesunya nilai tukar rupiah sejauh ini masih menyulitkan ratusan pengusaha tahu dan tempe di daerahnya.
Salah satu pemilik sentra produksi tahu di Kecamatan Cianjur, Taufik Munandar, mengutarakan bahwa fluktuasi rupiah sangat berimbas terhadap nominal harga kedelai impor yang berstatus sebagai bahan baku pokok pembuatan tahu dan tempe.
Nominal harga kedelai dilaporkan telah menyentuh angka berkisar Rp10.500 per kg.
Mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk komoditas kedelai lokal pada pos konsumen atau pengrajin tahu-tempe dipatok paling tinggi Rp11.400 per kg, sedangkan patokan HAP untuk kedelai impor berada di batas maksimal Rp12.000 per kg.
Lebih jauh, pemerintah memandang langkah intervensi terhadap harga kedelai ini sangat mendesak dilakukan agar gejolak harga bahan baku tidak merembet ke harga jual produk pangan turunan berbasis kedelai yang jamak dikonsumsi oleh masyarakat luas.
