JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI Filep Wamafma menyatakan dengan tegas bahwa penuntasan masalah di Papua tidak semata-mata menjadi beban Wakil Presiden (Wapres) saja.
Berdasarkan pandangannya, kerumitan konflik di Papua adalah kewajiban pemerintah secara kolektif, tak terkecuali lembaga-lembaga yang memegang otoritas keamanan.
"Memang ada yang bilang bahwa soal Papua itu kan urusan Wapres, iya kan? Bagi saya itu bukan Wapres," kata Filep, kepada Kompas.com, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Filep meluruskan sebuah pandangan yang kerap kali melimpahkan perkara Papua hanya kepada Wapres selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Menurut pendapatnya, wewenang Wapres memiliki batasan tersendiri, khususnya dalam ranah politik serta keamanan.
"Wapres memang simbol dalam undang-undang kita sebagai kepala BP3OKP (Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua), tapi kan dia tidak punya ruang lingkup yang lebih luas untuk bicara tentang faktor politik di bidang keamanan dan lain sebagainya," ujar Filep.
Ia menaruh harapan agar situasi dinamis yang berlangsung di Papua tidak dijadikan instrumen untuk saling melempar tanggung jawab di antara elemen pemerintahan.
"Nah, supaya jangan kemudian jatuhnya korban sipil kami lemparnya ke 'ini tugasnya Wapres', jatuhnya korban sipil larinya ke Presiden. Tapi, ini kan tanggung jawab semua, termasuk lembaga-lembaga yang punya otoritas ini," ujar dia.
Masalah Papua dinilai tanggung jawab Wapres
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto memberikan tanggapan mengenai situasi di Papua. Pria yang familier disapa Bambang Pacul itu menyampaikan, permasalahan di Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus (Otsus), merupakan urusan Wakil Presiden (Wapres) seperti yang telah diatur oleh undang-undang.
"Papuakan wilayah otonomi khusus. Pasti diberlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres. Karena kekhususannya. Kan gitu lho," ujar Bambang, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan penilaian politikus PDI-P tersebut, bermacam persoalan yang berhubungan dengan Papua alangkah baiknya ditanyakan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lantaran poin itu telah tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
"Jadi, kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres. Undang-undangnya begitu bunyinya. Otonominya khusus lagi. Oke?" ucap dia.