Kemenko PM Lepas 41 PMI Welder Legal ke Korea Selatan

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:05:31 WIB
Kemenko PM: 41 PMI Welder Berangkat Legal ke Korsel [FOTO: NET].

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menginginkan kesuksesan pemberangkatan 41 PMI menuju Korea Selatan dapat menjadi teladan bagi perluasan kerja sama di berbagai wilayah, demi membuka peluang bagi lebih banyak PMI untuk bekerja secara resmi serta mendapatkan perlindungan di mancanegara.

"Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang memperoleh pekerjaan layak di luar negeri melalui jalur resmi. Dengan begitu, kami tidak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan perlindungan yang optimal," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (07/07/2026).

Pernyataan tersebut disampaikannya di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, ketika melepas 41 PMI ahli di bidang pengelasan (welder) yang bersiap mengawali karier di Korea Selatan.

Puluhan tenaga kerja tersebut sebelumnya telah menyelesaikan program pelatihan yang diselenggarakan lewat sinergi antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, LPKS Shankara, serta PT Della Fadhil Anugrah selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Para pekerja ini nantinya bakal ditempatkan di HD Hyundai Samho Co., Ltd., Korea Selatan.

Bagi Abdul Haris, pelepasan para PMI ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi yang terjalin antara instansi pemerintah, pusat pelatihan, serta sektor swasta sanggup mencetak tenaga kerja domestik yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berkompetisi di ranah global.

"Penempatan pekerja migran bukan hanya soal mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tetapi memastikan mereka berangkat melalui prosedur yang benar, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan mendapatkan perlindungan sejak proses pelatihan hingga bekerja di negara tujuan," kata Abdul Haris yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global.

Abdul Haris memaparkan bahwa upaya ini krusial untuk dilakukan mengingat Indonesia hingga kini masih bergelut dengan problem pengangguran, khususnya yang mendominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Merujuk pada publikasi data milik Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, angka pengangguran terbuka untuk tamatan SMK menyentuh 7,74 persen, angka yang menempati posisi teratas bila dikomparasikan dengan level pendidikan lainnya.

Kendati demikian, potensi penyerapan tenaga kerja di pasar internasional sesungguhnya masih terbuka lebar.

Sampai dengan April 2026, data dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan terdapat lowongan melebihi 260 ribu posisi di berbagai negara, namun serapan dari pekerja asal Indonesia baru berkisar di angka 20 persen.

Permintaan pasar global untuk posisi di sektor pengelasan maupun perawat lansia (caregiver) terus merangkak naik, terutama pada negara-negara maju.

Oleh sebab itu, pihak eksekutif terus menggalakkan Program SMK Go Global selaku program strategis yang mengintegrasikan para lulusan pendidikan vokasi dengan dinamika kebutuhan industri internasional.

Target dari Program SMK Go Global ini dirancang untuk menyalurkan 500.000 tenaga kerja domestik ke ranah internasional, dengan rincian komposisi berupa 300.000 alumni SMK serta 200.000 partisipan dari kategori umum.

Sepanjang tahun 2026 ini, pemerintah mematok target untuk memberangkatkan 40.000 PMI berketerampilan khusus, menyusul keberhasilan agenda uji coba penyerapan 200 tenaga kerja ke Jepang pada pengujung tahun 2025 yang lalu.

Terkini