JAKARTA — PT Agrinas Palma Nusantara membuka kesempatan kerja untuk lebih dari 20.000 orang sampai dengan Agustus 2026. Kebijakan ini diterapkan guna mengejar target produktivitas di area perkebunan kelapa sawit sitaan negara yang kini mereka kelola.
Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani memaparkan bahwa pembenahan internal tim menjadi fokus primer saat ini.
Transformasi masif mesti digulirkan lantaran korporasi ini mulanya bergerak pada sektor konstruksi (perusahaan karya), sebelum akhirnya memperoleh mandat dari pemerintah untuk mengelola sektor perkebunan.
“Pertama menyusun organisasi dulu di korporasi perkebunan. Insyaallah bulan Juli ini seluruh tenaga manajemen yang dibutuhkan akan kami penuhi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (6/7/2026). (Catatan: Kata "kita" di dalam kutipan diubah menjadi "kami" sesuai dengan instruksi).
Ghani merincikan lowongan tersebut meliputi 1.844 karyawan pimpinan, 9.500 staf mandor, serta 11.000 tenaga tukang panen. Korporasi berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal di kawasan sekitar perkebunan yang areanya terbentang mulai dari wilayah Aceh hingga Papua.
Penambahan jumlah SDM ini teramat krusial mengingat area lahan yang mesti diurus berukuran sangat masif. Saat ini, Agrinas Palma menguasai sekitar 4,11 juta hektare lahan sitaan negara, di mana area yang statusnya telah tertanam kelapa sawit baru menyentuh angka 729.677 hektare.
Imbas dari adanya masa peralihan lini bisnis dari konstruksi menuju perkebunan sawit, perolehan laba bersih korporasi pada tahun buku 2025 tercatat baru menyentuh Rp2,7 miliar.
Walau begitu, Ghani merasa optimistis penempatan para tenaga kerja baru pada Agustus mendatang bakal mendongkrak capaian bisnis pada paruh kedua tahun ini.
“Kalau di Maret kami hanya separuh dari target, bulan Mei sudah tinggal 25%. Juni mungkin tinggal 15% dan bulan Agustus kami sudah akan mencapai target,” ucapnya. (Catatan: Kedua kata "kita" di dalam kutipan diubah menjadi "kami" sesuai dengan instruksi).
Mengacu pada data operasional korporasi, Ghani menguraikan bahwa dari keseluruhan 4,11 juta hektare lahan yang tersebar dari Aceh sampai Papua, tercatat sebanyak 1,7 juta hektare masuk ke dalam kategori penyerahan tahap I sampai V yang statusnya telah terverifikasi.
Dari luasan lahan yang sudah terverifikasi itu, kawasan yang telah tertanam kelapa sawit baru berkisar 729.677 hektare, sementara area sisanya merupakan lahan non-sawit. Di samping itu, emiten juga tengah menyelesaikan proses verifikasi terhadap sisa lahan lainnya seluas 2,5 juta hektare.
Adapun seluruh aset tersebut diperoleh melalui tiga instrumen penegakan hukum, yakni lahan berkekuatan hukum tetap (inkrah) milik PT Turganda di Sumatra Utara seluas 48.000 hektare, lahan sitaan dari perkara Duta Palma di Riau dan Kalimantan Barat yang prosesnya masih berjalan di pengadilan, serta lahan-lahan yang dijaring oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).