JAKARTA - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto memandang wacana kenaikan tarif TransJakarta selaku problematika yang tidak sederhana. Pada satu sudut, tarif angkutan tersebut telah bertahun-tahun tidak mengalami penyesuaian.
Walakin di sudut lain, alokasi subsidi yang mesti ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kian membengkak.
Menurut Dewanto, kucuran dana subsidi dari Pemprov DKI selama ini bertindak selaku penopang fundamental operasional TransJakarta, dengan begitu pelayanan dapat terus berjalan sekaligus melebarkan jangkauan jalurnya.
"Tarif TransJakarta sudah sangat lama tidak mengalami kenaikan. Sehingga selama ini bisa terus beroperasi dan bahkan bertambah luas jangkauan pelayanannya semata-mata karena ditunjang dengan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta," kata Dewanto saat dihubungi, Senin (7/7/2026).
Kondisi serupa pun didapati pada sektor layanan TransJabodetabek.
Menurut dia, ekspansi rute perjalanan hingga menyentuh kawasan penyangga tetap bisa terlaksana dengan tarif yang terjangkau lantaran disokong subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.
"Untuk TransJabodetabek, jangkauan layanannya juga semakin meluas dengan tarif sangat rendah yang tentu juga disubsidi oleh Pemprov DKI,” kata Dewanto.
Berkaca pada realitas itu, Dewanto menganggap usulan penyesuaian tarif menjadi dilema. Apabila tarif tidak kunjung dinaikkan, beban subsidi bakal terus meroket sejalan dengan ikhtiar pemerintah memperluas jejaring rute serta mendongkrak mutu pelayanan.
"Tentu sangat dilematis terkait tarif TransJakarta ini. Jika tarif tidak dinaikkan, beban subsidi akan semakin besar mengingat besarnya upaya yang terus dilakukan dalam mengembangkan jangkauan layanan dan meningkatkan pelayanan secara konsisten,” tutur Dewanto.
Ia menyebutkan, usulan kenaikan harga tiket yang dilayangkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dipercaya sudah melewati beraneka pertimbangan matang.
Salah satu poinnya ialah menjaga kontinuitas layanan TransJakarta di tengah urgensi pengembangan transportasi massal.
"DTKJ tentu memperhitungkan berbagai aspek sebelum mengusulkan kenaikan tarif tersebut. Di antaranya yang terpenting adalah keberlangsungan pelayanan TransJakarta dengan tingkat pelayanan yang terus membaik, serta konsistensi Pemprov DKI dalam pengembangan transportasi umum di Jakarta secara keseluruhan,” ungkap dia.
Meskipun kenaikan harga berpeluang mereduksi beban subsidi, Dewanto mewanti-wanti bahwa perkara tersebut tidak boleh diartikan sebagai menciutnya komitmen pihak pemerintah dalam mendirikan transportasi umum.
Menurut dia, Pemprov DKI wajib tetap konsisten mematangkan sistem transportasi publik agar kian banyak warga beralih dari moda kendaraan pribadi ke angkutan massal.
"Upaya-upaya yang serius dan konsisten perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk terus membangun dan mengembangkan sistem transportasi umum yang baik di Jakarta. Kami cinta TransJakarta dan juga kenyamanan dalam pelayanan angkutan umum di Jakarta secara keseluruhan. Untuk itu kami juga tidak ingin pelayanan angkutan umum menjadi stagnan karena beban subsidi yang terus bertambah,” ungkap Dewanto.
Ke depan, DPRD DKI bakal mengkaji usulan kenaikan tarif itu secara komprehensif. Menurut Dewanto, Komisi B akan menelaah apakah nilai tarif yang diajukan sudah seimbang, sekaligus menilai mutu layanan yang disuguhkan untuk publik.
"Termasuk kualitas layanan, kenyamanan, ketepatan waktu, integrasi antarmoda dan infrastruktur penunjang yang perlu terus ditingkatkan oleh Pemprov DKI Jakarta,” tutur Dewanto.