JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR, Marwan Dasopang menyoroti ongkos haji berpotensi mengalami kenaikan untuk tahun 2027.
Marwan menganggap apabila biaya haji diturunkan, hal itu bakal berdampak pada sektor pelayanan.
"Kalau pun turun ya nanti pelayanan yang turun, ya pelayanannya turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara gitu. Itu kan enggak mungkin, enggak mungkin terjadi," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dia berpandangan perlu adanya formulasi baru supaya anggaran haji tidak membubung. Lebih lanjut, Marwan juga mengutarakan Komisi VIII DPR bakal menggelar rapat bersama Kementerian Haji mengenai evaluasi pelaksanaan ibadah haji.
"Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, masih, saya kira naik. Tapi kami dengarkan dulu besok usulan Kementerian Haji," jelasnya.
Di sisi lain, Marwan memaklumi andai biaya pelaksanaan haji merangkak naik untuk tahun depan. Pasalnya, terdapat bermacam faktor eksternal berkaitan dengan pelaksanaan haji, termasuk melonjaknya harga di Arab Saudi.
"Satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kami yang sangat jomplang. Kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak," kata Marwan.
"Tapi masih mungkinkah kami pertahankan? Saya kira masih kalau kami carikan pola baru untuk perumusan. Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Marwan menyampaikan pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih bagus ketimbang tahun sebelumnya. Kendati ia mengonfirmasi masih terdapat kekurangan di beberapa sektor mengenai kenyamanan jemaah.
"Tapi pada dasarnya Timwas DPR, bukan Komisi VIII ya, tim pengawas DPR memandang penyelenggaraan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata dia.