JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengutarakan bahwa Indonesia mempunyai kesiapan untuk berdiri sebagai pemimpin dalam solusi iklim berbasis hutan pada level dunia.
Menhut lewat pernyataan tertulisnya yang didapat di Jakarta, Jumat, menguatkan komitmen Indonesia guna memandu transisi dunia dari sekadar ambisi iklim menuju aplikasi riil lewat pemantapan tata kelola kehutanan, perancangan pasar karbon dengan integritas tinggi, serta terobosan pembiayaan konservasi.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Antoni.
Dirinya mengemukakan, Indonesia telah memperlihatkan progres nyata terkait tata kelola hutan serta aksi iklim.
Salah satu pencapaian krusial ialah kesuksesan dalam memangkas luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi berkisar 359 ribu hektare pada 2025 lewat penguatan aspek pencegahan, pengawasan terpadu, manajemen gambut, aksi lapangan, serta penegakan hukum yang konsisten.
Di samping itu, program Perhutanan Sosial telah membuka hak pengelolaan area seluas lebih dari 8,3 juta hektare bagi warga lokal dengan faedah nyata untuk sekitar 1,4 juta kepala keluarga, beriringan dengan legalitas hutan adat yang terus diakselerasi demi memantapkan kontribusi masyarakat dalam memelihara hutan.
Guna menyokong capaian Indonesia FOLU Net Sink 2030, Indonesia konsisten memperkokoh regulasi pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang menghadirkan kepastian hukum untuk aktivitas karbon pada lini kehutanan.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” kata Raja Antoni.
“Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, Menhut pun memaparkan bermacam terobosan taktis Indonesia dalam pendanaan konservasi, termasuk penyusunan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional bersandarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Gugus tugas tersebut kini tengah merumuskan pelbagai instrumen keuangan inovatif semisal pendanaan karbon, kredit biodiversitas, investasi pemulihan ekosistem, wisata alam berkelanjutan, dan blended finance guna menyokong operasional 57 taman nasional di Indonesia.
Di sudut lain, dirinya memandang Indonesia bersama Inggris memegang peluang masif untuk memperkokoh kemitraan pada klaster keuangan berkelanjutan, infrastruktur pasar, tata kelola, hingga inovasi pendanaan iklim.
“Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mobilisasi investasi hijau, serta penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.