JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak akan melakukan perubahan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun LPG, sekalipun saat ini tengah terjadi penyesuaian pada sejumlah harga BBM nonsubsidi yang mengekor pergerakan pasar.
Keterangan tersebut dipaparkan Bahlil setelah menyampaikan laporan mengenai perkembangan sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah sengaja menahan harga energi bersubsidi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi serta fluktuasi harga energi di tingkat global.
“Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu,” kata Bahlil.
Sementara itu, ia menyambung, kebijakan penyesuaian harga cuma menyasar produk energi nonsubsidi yang mekanisme penentuannya mengikuti tren kondisi pasar.
Kendati demikian, ia menilai para pelaku usaha tentu akan menimbang bermacam aspek secara matang sebelum menetapkan banderol harga jual kepada para konsumen.
“Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya,” tuturnya.
Ketika menanggapi pertanyaan seputar dampak lonjakan harga Pertamax terhadap daya beli masyarakat, Bahlil memaparkan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan rentetan langkah demi mengamankan tingkat konsumsi masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah serta bawah.
Ia menggarisbawahi bahwa salah satu mekanisme yang dipasang pemerintah ialah dengan mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak ikut merangkak naik.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan,” imbuhnya.
Menurut Bahlil, pemerintah pun bakal terus melakukan koordinasi secara berkala dengan para pelaku bisnis, termasuk PT Pertamina (Persero), guna memantau perkembangan dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini terhadap kehidupan masyarakat dan roda perekonomian.
“Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina,” tandas Bahlil.
Di koridor lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengemukakan bahwa pihak pemerintah masih melangsungkan proses kajian mendalam mengenai efek dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap konstelasi sektor transportasi nasional.
Pernyataan ini diutarakan pasca-penyesuaian harga Pertamax yang mulai digulirkan sejak Rabu (10/6/2026), dari nilai sebelumnya menjadi sebesar Rp16.250 per liter.
Dudy mengonfirmasi bahwa Kementerian Perhubungan saat ini belum bisa menarik kesimpulan final perihal dampak langsung dari lonjakan harga BBM tersebut terhadap aktivitas maupun biaya operasional di bidang transportasi. Menurutnya, masih dibutuhkan kalkulasi lanjutan guna memetakan seberapa besar pengaruh dari kebijakan itu.
Walau demikian, ia optimis pemerintah telah memperhitungkan bermacam sudut pandang sebelum mengesahkan kebijakan penyesuaian harga energi tersebut.
Oleh karena itu, kenaikan harga Pertamax diyakini sudah melewati proses evaluasi yang mendalam, termasuk mengalkulasi potensi dampaknya bagi warga dan iklim dunia usaha.
"Nanti kami hitung lagi, tapi tentunya dari ESDM ketika dinaikan, sudah dihitung dampaknya," beber Dudy di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Ia mengimbuhkan, setiap ketetapan penyesuaian harga BBM yang diambil oleh pemerintah, khususnya lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama pihak Pertamina, pada umumnya sudah didasarkan pada hitungan yang menyeluruh sehingga diharapkan tidak akan memantik gejolak sosial yang berarti di lapangan.
Kementerian Perhubungan, sambung Dudy, bakal terus mengawal ketat dinamika pasca-kenaikan harga Pertamax guna memastikan tidak muncul hambatan pada pelayanan transportasi maupun pergerakan mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata memberikan pandangan bahwa kebijakan penyesuaian harga tersebut sejatinya tergolong agak terlambat dieksekusi mengingat guncangan energi global sudah berlangsung sejak periode Februari 2026.
Menurut analisis Bonti, pemerintah selama ini sengaja memilih opsi untuk menahan laju kenaikan harga BBM nonsubsidi demi mengamankan daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi domestik.
Kebijakan semacam itu, menurutnya, memberikan ruang bernapas bagi warga dan pelaku usaha untuk menata ulang kondisi keuangan mereka sebelum akhirnya berhadapan dengan kenaikan harga energi.
"Indonesia memang cenderung memiliki frekuensi penyesuaian yang lebih jarang dan bertahap. Namun, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga bantalan sosial, bukan sekadar ketidaksiapan dalam mengelola harga," kata Bonti.
Ia menguraikan bahwa harga Pertamax yang berstatus sebagai BBM nonsubsidi pada prinsipnya bergerak lurus mengikuti tren harga minyak mentah dunia serta nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS.
Tatkala kedua faktor indikator tersebut berada dalam tekanan yang lumayan lama, pemerintah mau tidak mau pada akhirnya harus mengambil langkah penyesuaian agar tidak mendatangkan beban fiskal yang jauh lebih berat.
Bonti menganggap keputusan pemerintah dalam meredam harga selama beberapa bulan belakangan patut diberikan apresiasi sebab berhasil menyediakan bantalan ekonomi sekaligus psikologis untuk masyarakat.
Namun demikian, menurut pandangannya, semakin lama penundaan penyesuaian harga tersebut dilakukan, maka semakin besar pula tumpukan tekanan biaya yang mesti ditanggung oleh negara maupun korporasi energi terkait.
"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujarnya.
Menurut dia, menahan harga BBM nonsubsidi di bawah nilai keekonomiannya dalam jangka panjang punya potensi mengganggu kelancaran arus kas serta memperlebar kebutuhan dana kompensasi energi.
Oleh sebab itu, kebijakan penyesuaian harga ini dinilai sebagai opsi yang cukup realistis dalam rangka menjaga ketahanan fiskal negara.
"With menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Ia menambahkan, potensi risiko munculnya gejolak sosial akibat kenaikan harga Pertamax terhitung relatif lebih mudah dimitigasi ketimbang apabila pemerintah memilih opsi mengerek tarif BBM bersubsidi.
Hal ini karena segmen konsumen Pertamax mayoritas datang dari lingkaran masyarakat ekonomi mapan yang mempunyai lebih banyak alternatif dalam mengelola pola konsumsi energinya.
Apresiasi senada turut dilontarkan oleh Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo. Ia menuturkan bahwa pihaknya memaklumi kalau struktur harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
Namun, Rio mendesak agar momentum kenaikan harga Pertamax ini dibarengi pula dengan eskalasi mutu pelayanan yang bisa dirasakan secara langsung oleh para konsumen. Menurut pendapatnya, masyarakat berhak mendapati kualitas produk serta standardisasi pelayanan yang setimpal dengan nominal uang yang mereka bayarkan.
Rio memberikan penekanan bahwa para konsumen mempunyai hak penuh untuk memperoleh jaminan mutu BBM, kemudahan akses pembelian, keandalan aspek distribusi, presisi takaran volume, hingga servis yang lebih prima di segenap SPBU.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.
Bukan hanya itu, Rio pun mengimbau kepada Pertamina serta pihak pemerintah untuk memperkuat transparansi dalam mendiseminasi informasi yang berhubungan dengan fluktuasi perubahan harga BBM.
“Komunikasi publik yang lebih baik akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah,” tandas Rio.