JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) Kusnan mengimbau agar pemerintah, melalui Perum Bulog dan BUMN, bisa memperbesar penyerapan ayam dari para peternak. Imbauan ini diserukan lantaran kendala yang mendera peternak tak sebatas pada sektor petelur, melainkan juga sangat memukul peternak ayam pedaging (broiler) yang kini terhimpit oleh harga live bird yang anjlok tajam di bawah standar biaya pokok produksi.
"Karena itu, selain Kementerian Pertanian, PERMINDO juga berharap adanya keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, serta BUMN Pangan dalam membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat," kata Kusnan dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia mengutarakan bahwa pemerintah harus menyusun mekanisme penyerapan komoditas ayam dan telur secara berkelanjutan lewat BULOG maupun BUMN Pangan sebagai instrumen penstabil pasar.
Sama halnya dengan cara pemerintah menyerap gabah dan beras guna melindungi kesejahteraan petani, mekanisme yang setara juga patut dipertimbangkan untuk mengamankan protein hewani rakyat di saat terjadi kelebihan pasokan yang memicu jatuhnya harga di level peternak.
Kusnan berharap Kementerian Pertanian turut memberikan ruang dialog yang setara bagi perwakilan peternak ayam broiler rakyat.
Dengan cara tersebut, situasi nyata di lapangan bisa langsung diutarakan kepada Menteri Pertanian serta bisa menjadi landasan dalam perumusan solusi perunggasan tingkat nasional.
Saat ini, situasi usaha peternak broiler tengah berada di bawah beban yang teramat berat. Sepanjang tahun 2026, telah terjadi lonjakan harga pakan secara kumulatif di kisaran Rp 800 per kilogram, sementara harga pakan kini bertengger di rentang Rp 8.800 hingga Rp 9.400 per kilogram (loco pabrik).
Di sisi lain, harga input DOC final stock saat masa panen saat ini masih tertahan di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per ekor, yang pada akhirnya kian mengerek naik biaya produksi peternak.
"Akibat kenaikan berbagai komponen biaya tersebut, Harga Pokok Produksi (HPP) broiler saat ini diperkirakan telah mencapai Rp 21.000 sampai Rp 22.000 per kilogram live bird," ujar Kusnan.
Kendati demikian, situasi di pasar justru menampilkan fakta yang bertolak belakang. Harga live bird di kawasan Jabodetabek serta Banten masih mandek di angka Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram, yang notabene sangat jauh di bawah ongkos produksi para peternak.
"Artinya, peternak rakyat saat ini menanggung kerugian sekitar Rp 5.000 sampai Rp 7.000 per kilogram live bird atau sekitar Rp 10.000 sampai Rp 14.000 per ekor ayam panen berbobot 2 kilogram," tambahnya.
Situasi semacam ini mustahil bisa dipertahankan untuk jangka waktu panjang lantaran akan mengikis habis modal usaha peternak rakyat dan berisiko mematikan banyak operasional budidaya.
Menurutnya, masalah utama yang kini dihadapi peternak bukanlah sekadar urusan produksi, melainkan cara untuk membesarkan serta melebarkan pasar demi menyerap melimpahnya produksi ayam dan telur berskala nasional.
Ia menyodorkan sejumlah langkah strategis, yang salah satunya adalah perluasan akses produk unggas di gerai ritel modern nasional.
Ia menuturkan bahwa pemerintah perlu mendorong pasokan ayam karkas segar, ayam beku, serta telur di berbagai jaringan ritel modern nasional seperti minimarket, supermarket, hypermarket, maupun gerai pangan modern lainnya.
"Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap protein hewani, konsumsi nasional dapat meningkat sekaligus memperluas pasar bagi peternak rakyat," paparnya.
Ia mengungkapkan bahwa penguatan pada sektor pasar dan distribusi dinilai sebagai langkah fundamental guna merampungkan persoalan yang mendera peternak rakyat.
PERMINDO memandang bahwa produksi ayam serta telur berskala nasional patut diintegrasikan secara lebih masif ke dalam berbagai program pemerintah agar penyerapan hasil ternak bisa melonjak sekaligus menyokong pemulihan gizi publik.
"Produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan ke dalam berbagai program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah, serta kebutuhan pesantren, sekolah, rumah sakit, asrama, TNI, Polri, dan institusi negara lainnya. Langkah ini tidak hanya membantu peternak tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia," ujar Kusnan.
Di samping itu, pemerintah juga didorong untuk memperkuat alur distribusi dari daerah yang surplus menuju wilayah yang masih minim pasokan lewat sokongan logistik nasional, pengembangan fasilitas rantai dingin (cold chain), penambahan cold storage regional, serta penguatan distribusi antarpulau.
Berdasarkan pandangan Kusnan, distribusi yang lebih merata bakal membantu dalam memangkas ketimpangan harga antarwilayah sembari mendongkrak penyerapan hasil produksi para peternak.
Pada sisi yang lain, organisasi tersebut juga menilai perlunya pemerintah merancang peta produksi serta kebutuhan unggas nasional yang lebih presisi sebagai fondasi bagi pengembangan investasi di sektor peternakan.
Hingga saat ini, kurang lebih 70 persen dari total populasi ayam pedaging dan ayam petelur masih terpusat di Pulau Jawa, yang mana hal ini kerap kali memantik tekanan harga akibat pasokan yang kelewat batas.
"Ke depan, investasi peternakan baru perlu diarahkan ke wilayah-wilayah potensial di luar Jawa yang masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi dan kebutuhan protein hewani yang tinggi," kata Kusnan.
Ia turut mengusulkan pembentukan Cadangan Protein Hewani Nasional yang berbasis pada komoditas ayam dan telur, senada dengan skema Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melalui mekanisme ini, pemerintah bisa melakukan serapan ketika timbul surplus produksi serta menyalurkan stoknya kembali saat muncul defisit pasokan atau di masa darurat pangan.
Merujuk pada data komposisi pangan, rata-rata seekor ayam broiler menyimpan kurang lebih 160 gram protein yang memadai untuk memenuhi asupan protein hewani bagi seorang anak selama kira-kira tujuh hari.
Program semacam ini bisa menjadi jawaban nyata yang menyatukan kebutuhan peternak rakyat dengan misi perbaikan gizi tingkat nasional.
PERMINDO meyakini bahwa perbaikan sistem pasar, alur distribusi, serta penyerapan bakal melahirkan harga ayam dan telur yang lebih sehat tanpa harus terus-menerus bergantung pada opsi pemangkasan produksi.
"Peternak tidak meminta subsidi. Peternak meminta pasar diperbesar, distribusi diperbaiki, dan hasil produksi rakyat diserap secara adil. Masalah unggas nasional hari ini bukan kekurangan produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. Ketika HPP sudah mencapai Rp 21.000-Rp 22.000 per kilogram sementara harga live bird hanya Rp 15.000-Rp 16.000 per kilogram, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian," tegas Kusnan.