JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034.
Langkah revisi tersebut diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Harris, menyatakan bahwa setiap proyek pembangkit listrik harus masuk dalam perencanaan RUPTL sebelum dibangun.
Oleh sebab itu, program PLTS 100 GW akan segera dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan kelistrikan tersebut.
"Ya tentunya (masuk RUPTL), karena regulasi kami mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu harus direncanakan dulu di dalam RUPTL," ujar Harris di sela-sela acara ESSA Summit 2026, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Harris menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) perihal rencana pengembangan PLTS skala besar tersebut, termasuk kemungkinan revisi RUPTL.
Kendati demikian, Harris belum memberikan kepastian mengenai kapan waktu revisi tersebut akan dilaksanakan.
Saat ini, pemerintah masih mendiskusikan sejumlah regulasi yang diperlukan guna mendukung kelancaran program PLTS 100 GW.
"RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan. Ya sekarang kami juga sedang membahas regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk itu," jelas dia.
Siapkan lahan 24.000 hektare
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan PLTS 100 GW.
Pemerintah sedang mempersiapkan lahan seluas kurang lebih 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk mendukung proyek tersebut.
"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kami lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektar," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Yuliot menuturkan, proyek PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari urusan perizinan hingga penyusunan regulasi.
Oleh karena itu, pemerintah kini tengah menyiapkan payung hukum guna mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.
"Untuk rancangan Peraturan Presiden (Perpres), di samping izin prakarsa, paralel kami juga melakukan pembahasan antarkementerian/lembaga sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan percepatan untuk 100 GW PLTS ini,” jelasnya.
Sebagai informasi, tahap awal proyek ini akan diawali dengan pembangunan PLTS berkapasitas 17 GW yang akan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai (battery energy storage system/BESS) berkapasitas 33 GW.