JAKARTA - Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, mengumumkan rencana pemerintah untuk meluncurkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.
Program ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran.
Dalam program tersebut, peserta yang memiliki tunggakan dapat mengembalikan status kepesertaannya dan memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan yang ada. “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini,” ujar Cak Imin di Istana Presiden.
Cak Imin menekankan bahwa pemutihan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan membayar iuran. Ia berharap program ini bisa membantu masyarakat agar tetap terlindungi oleh layanan kesehatan nasional.
Fokus pada Masyarakat Kurang Mampu
Meskipun pemerintah telah mengumumkan rencana pemutihan, mekanisme detailnya belum sepenuhnya diungkapkan. Namun, berdasarkan rancangan awal yang tengah disusun, program ini difokuskan pada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap layak menerima manfaat.
Program pemutihan diprioritaskan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu masyarakat kurang mampu yang telah terdaftar dalam sistem bantuan pemerintah. Selain itu, penghapusan tunggakan hanya berlaku hingga dua tahun terakhir. Artinya, jika peserta memiliki tunggakan di luar periode tersebut, tunggakan tersebut tidak akan dihapus.
Langkah ini dianggap strategis untuk menyeimbangkan antara memberikan keringanan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem BPJS Kesehatan.
Syarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
Cak Imin menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut program pemutihan iuran BPJS:
Peserta yang beralih ke status PBI menjadi prioritas utama.
Pemutihan diperuntukkan bagi peserta dari kalangan tidak mampu.
Peserta dengan status PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) harus diverifikasi Pemerintah Daerah.
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan adanya syarat-syarat tersebut, program pemutihan diharapkan lebih tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan. Hal ini juga menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat.
Registrasi Ulang Peserta BPJS Nonaktif
Selain persyaratan di atas, Cak Imin meminta peserta BPJS yang menunggak agar segera melakukan registrasi ulang. Hal ini penting agar status kepesertaan mereka bisa kembali aktif dan mereka bisa langsung memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.
Program pemutihan ini tidak hanya memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya terhambat karena tunggakan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk kembali tertib administrasi dalam kepesertaan BPJS.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas jaminan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan BPJS bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dampak Program Pemutihan bagi Sistem BPJS
Program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan diproyeksikan memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi masyarakat maupun sistem BPJS itu sendiri.
Bagi masyarakat, program ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara penuh tanpa terbebani tunggakan masa lalu. Sementara itu, bagi sistem BPJS, pemutihan ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun ulang data kepesertaan, meningkatkan akurasi data, dan menargetkan subsidi dengan lebih tepat.
Selain itu, dengan fokus pada masyarakat kurang mampu dan peserta PBI, pemerintah memastikan bahwa sasaran program sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan mendukung visi jaminan kesehatan universal.
Dengan pendekatan ini, pemutihan tunggakan BPJS bukan sekadar penghapusan utang, tetapi juga bagian dari strategi perlindungan sosial yang inklusif. Pemerintah berharap program ini dapat terlaksana akhir tahun 2025, memberikan keringanan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.